Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

 

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bendahara	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 Impor yang Dipungut DJBC	Disetor dalam 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Paling lama hari kerja  terakhir minggu berikutnya
PPh Pasal 22 Migas, industri, Barang Mewah, Pedagang Pengepul	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 4 Ayat 2 Pemotongan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 4 Ayat 2 Setor Sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 15 Pemotongan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 15 Setor Sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 26	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. apabila tanggal ajtuh tempo pelaporan, pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan hari  libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
2. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Suart Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP
3. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPM)

Artikel Terkait: